1. GIRO
Rekening Giro adalah rekening yang uangnya bisa diambil setiap hari, di
mana rekening ini dilengkapi fasilitas pembayaran dengan cek dan giro
bilyet. Bila Anda bertransaksi dengan pihak lain, maka Anda bisa
membayarnya dengan menggunakan cek atau giro bilyet. Cek adalah surat
berharga di mana orang yang Anda beri cek ini bisa langsung
menguangkannya di bank. Sedangkan giro bilyet adalah surat berharga di
mana orang yang Anda beri giro tersebut tidak bisa menguangkan giro itu
di bank, tapi harus disetorkan lebih dulu ke rekeningnya. Barulah
setelah itu uang akan cair di dalam rekeningnya.
Rekening giro biasanya tidak memberikan bunga. Kalaupun ada bank yang
memberikan bunga, maka bunga itu biasanya kecil dan sering disebut
dengan istilah "jasa giro". Pada saat ini, biasanya bank memberikan jasa
giro maksimal sebesar 1 - 2 persen dari jumlah saldo (biasanya)
terendah yang menjadi ketentuan minimal dalam sebulan.
Minimal setoran untuk rekening giro berbeda-beda pada tiap bank. Tapi
pada saat ini, jumlah setoran terkecil adalah Rp 500.000 (untuk rekening
giro perorangan) dan Rp 1000.000 (untuk rekening giro perusahaan).
Sebagai timbal balik atas pelayanan dan fasilitas yang diberikan, maka
hampir semua bank mengenakan biaya administrasi kepada nasabahnya yang
langsung dipotong dari rekening gironya tiap bulan.
Dengan memiliki rekening giro, setiap bulan Anda akan mendapatkan
rekening koran (semacam laporan rutin) yang dikirimkan ke alamat Anda
tiap bulan. Di dalam laporan tersebut tertulis kapan dan untuk apa saja
serta berapa jumlah uang yang keluar masuk dalam rekening Anda.
2. TABUNGAN
Tabungan adalah produk simpanan di bank yang penyetoran maupun
penarikannya dapat dilakukan kapan saja. Hampir setiap orang merasa
wajib memiliki tabungan di Bank. Tidak hanya di satu bank, tetapi juga
di dua atau tiga bank sekaligus. Kenapa bisa begitu? Jawabannya adalah
karena saat ini tabungan tidak saja digunakan sebagai sarana menyimpan
uang saja, tetapi juga ditambah dengan fasilitas lain yang sebetulnya
sudah agak diluar dari maksud menabung itu sendiri. Contohnya seperti
fasilitas debet, fasilitas ATM, transfer, dan lain sebagainya.
Jadi kalau dilihat, tujuan seseorang dalam menabung di bank bisa dibagi
menjadi dua. Pertama, karena ingin benar-benar menabung untuk bisa
mengumpulkan sejumlah dana tertentu pada masa yang akan datang.
Contohnya seperti menabung untuk bisa membeli kebutuhan tertentu. Kedua,
hanya ingin menjadikan tabungan sebagai rekening penampungan, dan bukan
untuk benar-benar menabung. Contohnya seperti rekening yang uangnya
digunakan untuk membayar belanja bulanan. Nah, di sini fasilitas berupa
Kartu ATM dan Kartu Debet baru benar-benar dipakai.
Setoran awal adalah jumlah minimal yang harus disetorkan sebagai syarat
pembukaan tabungan. Saldo minimal adalah jumlah minimal yang harus
disisakan pada tabungan Anda. Setoran awal dan saldo minimal pada
tabungan biasanya sama, misalnya jika setoran awal adalah Rp 25.000 maka
saldo minimal juga Rp 25.000. Tapi komposisi antara keduanya bisa saja
tidak sama tergantung peraturan di banknya. Begitu juga dengan jumlah
setoran awal dan saldo minimal yang diminta.
Periksalah kembali berapakah ketentuan saldo minimal di tabungan Anda,
apakah bank Anda membolehkan nasabah tabungan melakukan penarikan sampai
jumlah saldo di bawah minimum dan berapa denda yang dikenakan jika
saldo sampai mencapai di bawah minimum? Sebaiknya pilihlah tabungan yang
mensyaratkan saldo minimal paling kecil sehingga Anda bisa lebih
leluasa melakukan penarikan dari tabungan Anda
Bunga tabungan diberikan bank agar dana yang tersimpan di tabungan dapat
berkembang, sehingga nasabah semakin rajin menabung. Bunga tabungan
biasanya dihitung tiap akhir bulan dari saldo ratarata harian pada
bulan tersebut. Bunga tabungan bisa diberikan secara single rate.
Artinya, berapa pun jumlah uang Anda di tabungan bunganya tetap sama.
Bisa juga diberikan secara bertingkat. Artinya pada jumlah saldo yang
berbeda, bunga yang diberikan tidak sama. Biasanya, semakin banyak saldo
yang mengendap bunga yang diberikan semakin tinggi.
Sebagai timbal balik atas pelayanan dan fasilitas yang diberikan, maka
hampir semua Bank mengenakan biaya administrasi kepada nasabahnya yang
langsung dipotong dari tabungannya tiap bulan. Tapi saat ini ada juga
Bank yang tidak membebankan biaya administrasi pada tabungan.
Buku tabungan digunakan sebagai media pencatatan transaksi Anda. Buku
tabungan biasanya juga harus dibawa saat akan melakukan penarikan tunai
di kasir. Ada juga bank yang mengganti buku tabungan dengan rekening
koran yang dikirimkan ke alamat Anda setiap bulan. Dalam laporan
tersebut tertulis kapan dan untuk apa saja serta berapa jumlah uang yang
keluar masuk dalam rekening Anda.
3. DEPOSITO
Deposito adalah produk simpanan di bank yang penyetoran maupun
penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu saja. Sebagai
contoh, kalau Anda menaruh uang Rp 1 juta pada deposito yang berjangka
waktu 3 bulan, maka uang Rp 1 juta tersebut baru bisa Anda ambil setelah
3 bulan berlalu. Tentunya, Anda juga dijanjikan pemberian bunga
tertentu yang bisa Anda nikmati pada saat deposito itu jatuh tempo.
Bunga deposito biasanya lebih tinggi dibanding bunga tabungan. Ini
karena uang Anda akan "dikunci" selama jangka waktu tertentu sehingga
bank merasa perlu untuk menjanjikan suku bunga yang lebih tinggi
dibanding suku bunga pada rekening tabungan yang uangnya bisa Anda tarik
kapan saja. Inilah biasanya yang menjadi daya tarik utama deposito.
Tidak seperti tabungan yang dapat dibuka dengan setoran awal yang kecil.
Minimal setoran untuk penempatan deposito lebih besar, besarnya pada
tiap bank bervariasi, tapi saat ini yang paling minimal adalah sebesar
Rp 500.000.
Keuntungan lainnya dari deposito adalah tidak dikenakannya biaya
administrasi bulanan, karena jarangnya transaksi melalui rekening
deposito. Walupun demikian pemotongan tetap ada yaitu sebesar pajak
deposito yang diperhitungkan dari bunga deposito yang Anda dapatkan.
Rabu, 18 Juni 2014
Sabtu, 07 Juni 2014
Pengertian ekspor dan impor
Ekspor adalah penjualan barang ke luar negeri dengan
menggunakan sistem pembayaran, kualitas, kuantitas dan syarat penjualan
lainnya yang telah disetujui oleh pihak eksportir dan importir. Proses
ekspor pada umumnya adalah tindakan untuk mengeluarkan barang atau
komoditas dari dalam negeri untuk memasukannya ke negara lain. Ekspor
barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di
negara pengirim maupun penerima. Ekspor adalah bagian penting dari
perdagangan internasional. Penjualan barang oleh eksportir keluar negeri
dikenai berbagai ketentuan dan pembatasan serta syarat-syarat khusus
pada jenis komoditas tertentu termasuk cara penangan dan pengamanannya.
Setiap negara memiliki peraturan dan ketentuan perdagangan yang
berbeda-beda. Khusus ekspor komoditas pertanian dan perikanan di
indonesia sebagaian besar tidak memiliki ketentuan dan syarat yang
terlalu rumit bahkan pemerintah saat ini mempermudah setiap perusahaan
untuk mengekspor hasil pertanian dan perikanannya ke luar negeri.
Impor adalah proses pembelian barang atau jasa asing dari suatu negara ke negara lain. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional. Jika perusahaan menjual produknya secara lokal, mereka dapat manfaat karena harga lebih murah dan kualitas lebih tinggi dibandingkan pasokan dari dalam negeri. Impor juga sangat dipengaruhi 2 faktor yakni, pajak dan kuota. Tingkat impor dipengaruhi oleh hambatan peraturan perdagangan. Pemerintah mengenakan tarif (pajak) pada produk impor. Pajak itu biasanya dibayar langsung oleh importir, yang kemudian akan membebankan kepada konsumen berupa harga lebih tinggi dari produknya. Demikianlah sebuah produk mungkin berharga terlalu tinggi dibandingkan produk yang berasal dari dalam negeri. Ketika pemerintah asing menerapkan tarif, kemampuan perusahaan asing untuk bersaing di Negara-negara itu dibatasi. Pemerintah juga dapat menerapkan kuota pada produk impor, yang membatasi jumlah produk yang dapat dimpor. Jenis hambatan perdagangan seperti ini bahkan lebih membatasi dibandingkan tarif, karena secara eskpilit menetapkan batas jumlah yang dapat dimpor.
Impor adalah proses pembelian barang atau jasa asing dari suatu negara ke negara lain. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional. Jika perusahaan menjual produknya secara lokal, mereka dapat manfaat karena harga lebih murah dan kualitas lebih tinggi dibandingkan pasokan dari dalam negeri. Impor juga sangat dipengaruhi 2 faktor yakni, pajak dan kuota. Tingkat impor dipengaruhi oleh hambatan peraturan perdagangan. Pemerintah mengenakan tarif (pajak) pada produk impor. Pajak itu biasanya dibayar langsung oleh importir, yang kemudian akan membebankan kepada konsumen berupa harga lebih tinggi dari produknya. Demikianlah sebuah produk mungkin berharga terlalu tinggi dibandingkan produk yang berasal dari dalam negeri. Ketika pemerintah asing menerapkan tarif, kemampuan perusahaan asing untuk bersaing di Negara-negara itu dibatasi. Pemerintah juga dapat menerapkan kuota pada produk impor, yang membatasi jumlah produk yang dapat dimpor. Jenis hambatan perdagangan seperti ini bahkan lebih membatasi dibandingkan tarif, karena secara eskpilit menetapkan batas jumlah yang dapat dimpor.
Pengertian pasar modal dan pasar uang
Pasar
modal adalah lembaga keuangan yang mempunyai kegiatan berupa penawaran dan
perdagangan efek (surat berharga). Pasar modal juga merupakan lembaga profesi
yang berkaitan dengan transaksi jual beli efek dan perusahan publik yang
berkaitan dengan efek. Dengan demikian pasar modal dikenal sebagai tempat
bertemunya penjual dan pembeli modal/dana. Pasar modal merupakan pasar untuk
berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual-belikan, baik
dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh
pemerintah, public authorities, maupun perusahaan swasta.
Pasar
modal memberikan berbagai alternatif untuk para investor selain berbagai
investasi lainnya, seperti: menabung di bank, membeli tanah, asuransi, emas dan
sebagainya. Pasar modal merupakan penghubung antara investor (pihak yang
memiliki dana) dengan perusahaan (pihak yang memerlukan dana jangka panjang)
ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen melalui jangka
panjang, seperti surat berharga yang meliputi surat pengakuan utang, surat
berharga komersial (commercial paper), saham, obligasi, tanda bukti hutang,
waran (warrant), dan right issue. Pasar modal juga merupakan salah satu cara bagi
perusahaan dalam mencari dana dengan menjual hak kepemilikan perusahaan kepada
masyarakat.
Fungsi
Pasar Modal
Pasar
modal sebagai tempat bertemunya pihak yang memiliki dana dengan pihak
memerlukan dana jangka panjang (perusahaan), mempunyai dua fungsi yaitu:
ekonomi dan keuangan. Di dalam ekonomi, pasar modal menyediakan fasilitas untuk
memindahkan dana dari pemilik dana ke pihak yang memerlukan dana jangka
panjang. Dengan menginvestasikan dananya para pihak pemilik dana mengharapkan
adanya imbalan atau return dari penyerahan dana tersebut. Sedangkan bagi
perusahaan sebagai pihak yang memerlukan dana jangka panjang, adanya dana dari
luar dapat digunakan untuk usaha pengembangan usahanya tanpa menunggu dana dari
hasil operasi perusahaannya. Di dalam keuangan, dengan cara menyediakan dana
yang diperlukan oleh perusahaan atau pihak yang memerlukan dana dan para
pemilik dana tanpa harus terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva riil.
Instrumen
Pasar Modal
1)
Saham
Saham
adalah tanda penyertaan modal pada suatu perusahaan perseroan terbatas. Manfaat
yang diperoleh dari pemilikan saham adalah deviden (bagian dari keuntungan yang
dibagikan kepada pemilik saham); capital gain (keuntungan yang diperoleh dari
selisih positif harga beli dan harga jual saham), dan manfaat nonfinansial,
yaitu mempunyai hak suara dalam aktivitas perusahaan.
Saham
yang diterbitkan emiten (pihak yang melakukan penawaran umum) ada 2 macam,
yaitu saham biasa (common stock) dan saham istimewa (preffered stock).
Perbedaan saham ini berdasarkan pada hak yang melekat pada saham tersebut. Hak
ini meliputi hak atas menerima deviden, memperoleh bagian kekayaan jika
perusahaan dilikuidasi setelah dikurangi semua kewajiban-kewajiban perusahaan.
2)
Obligasi
Obligasi
adalah surat pengakuan hutang suatu perusahaan yang akan dibayar pada waktu
jatuh tempo sebesar nilai nominalnya. Penghasilan yang diperoleh dari obligasi
berupa tingkat bunga yang akan dibayarkan oleh perusahaan penerbit obligasi
tersebut pada saat jatuh tempo.
3)
Surat Berharga Lainnya
Selain
dari dua jenis efek yang telah diuraikan di atas yang sudah banyak digunakan
sebagai media hutang di bursa efek Indonesia, terdapat beberapa jenis efek yang
juga dapat digunakan sebagai media hutang, seperti warrant, option dan right
issue. Warrant adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang
memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan dengan
persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya. Persyaratan tersebut biasanya
mengenai harga, jumlah, dan masa berlakunya warrant tersebut. Option adalah
surat pernyataan yang dikeluarkan oleh seseorang/lembaga (tetapi bukan emiten)
untuk memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham (call option) dan
menjual saham (put option) pada harga yang telah ditentukan sebelumnya. Right
Issue adalah surat yang diterbitkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada
pemegangnya (pemilik saham biasa) untuk membeli tambahan saham pada penerbitan
saham baru.
Jenis
Pasar Modal
Berdasarkan
fungsinya, pasar modal dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: pasar
perdana dan pasar sekunder.
1.
Pasar Perdana
Pasar
perdana adalah penjualan perdana efek atau penjualan efek oleh perusahaan yang
menerbitkan efek sebelum efek tersebut dijual melalui bursa efek. Pada pasar
perdana, efek dijual dengan harga emisi, sehingga perusahaan yang menerbitkan
emisi hanya memperoleh dana dari penjualan tersebut. Pasar perdana merupakan
penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang
telah ditetapkan oleh pihak penerbit (issuer) sebelum saham tersebut
diperdagangkan di pasar sekunder. Harga saham di pasar perdana dijamin
ditentukan oleh penjamin emisi dan perusahaan yang go public berdasarkan
analisis fundamental perusahaan yang bersangkutan. Dalam pasar perdana,
perusahaan akan memperoleh dana yang diperlukan. Perusahaan dapat menggunakan
dana hasil emisi untuk mengembangkan dan memperluas barang modal untuk
memproduksi barang dan jasa. Harga saham pasar perdana tetap, pihak yang
berwenang adalah penjamin emisi dan pialang, tidak dikenakan komisi dengan
pemesanan yang dilakukan melalui agen penjualan.
2.
Pasar Sekunder
Pasar
sekunder adalah penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir.
Pada pasar sekunder ini harga efek ditentukan berdasarkan kurs efek tersebut.
Naik turunnya kurs suatu efek ditentukan oleh daya tarik menarik antara
permintaan dan penawaran efek tersebut. Pada pasar sekunder para investor dapat
membeli dan menjual efek setiap saat. Manfaat pasar sekunder bagi perusahaan
sebagai tempat untuk menghimpun investor lembaga dan perseorangan. Harga saham
pasar sekunder berfluktuasi sesuai dengan ekspetasi pasar, pihak yang berwenang
adalah pialang, adanya beban komisi untuk penjualan dan pembelian, pemesanannya
dilakukan melalui anggota bursa, jangka waktunya tidak terbatas.
Terdapat
2 (dua) tempat terjadinya pasar sekunder, yaitu: bursa reguler dan bursa
paralel. Bursa reguler adalah bursa efek resmi seperti Bursa Efek Jakarta
(BEJ), dan Bursa Efek Surabaya (BES). Sedangkan bursa paralel atau over the
counter adalah suatu sistem perdagangan efek yang terorganisir di luar bursa
efek resmi, dengan bentuk pasar sekunder yang diatur dan diselenggarakan oleh
Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-efek (PPUE), diawasi dan dibina oleh
Bapepam. Over the counter karena pertemuan antara penjual dan pembeli tidak
dilakukan di suatu tempat tertentu tetapi tersebar diantara kantor para broker
atau dealer.
Pelaku
Pasar Modal
1)
Emiten
Emiten
adalah perusahaan yang menjual pemilikannya kepada masyarakat (go public). Ada
beberapa tujuan suatu perusahaan yang go public, yaitu : memperoleh tambahan
dana yang digunakan dalam perluasan usaha, melakukan pengalihan pemegang saham,
dan mengubah/ memperbaiki komposisi modal.
2)
Investor
Investor
(pemilik dana atau pemodal) adalah badan atau perorangan yang membeli pemilikan
suatu perusahaan go public. Pemodal perorangan adalah orang atau individu yang
atas namanya sendiri melakukan penanaman modal (investasi), sedangkan pemodal
badan (lembaga) adalah investasi yang dilakukan atas nama lembaga, seperti
perusahaan, koperasi, yayasan, dana pensiun, dan lain-lain. Segala keuntungan
dan risiko atas efek yang dibeli atas nama lembaga merupakan hak dan beban
lembaga tersebut. Dalam suatu perusahaan yang go public, investor pertama
adalah pemegang saham pendiri. Sedangkan pemegang saham yang kedua adalah
pemegang saham melalui pembelian saham pada penawaran umum di pasar modal.
3)
Lembaga Penunjang
Lembaga
Penunjang berfungsi sebagai penunjang atau pendukung bekerjanya pasar modal.
Lembaga penunjang tersebut yaitu: Penjamin Emisi (underwriter), Penanggung
(Guarantor), Wali Amanat (Trustee), Perantara Perdagangan Efek (Broker,
Pialang), Pedagang Efek (Dealer), Perusahaan Surat Berharga (Securities
Company), Perusahaan Pengelola Dana (invesment Company), dan Biro Administrasi
Efek.
a) Penjamin Emisi (Underwriter)
Penjamin emisi berfungsi sebagai
penjamin dalam penjualan efek yang diterbitkan oleh perusahaan go public.
Jaminan yang dikeluarkan oleh penjamin emisi mengandung risiko jika efek yang
dijual tidak Iaku dan sebaliknya akan memperoleh imbalan jika Iaku. Besarnya
imbalan sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya. Karena terdapat risiko
yang mungkin diderita penjamin emisi, maka biasanya penjamin emisi tidak mutlak
menjamin penjualan efek secara keseluruhan. Ada 4 macam bentuk penjaminan efek
oleh penjamin emisi, yaitu Full Firm Commitment, Best Effort Commitment,
Standby Commitment, dan All or None Commitment.
b) Penanggung (Guarantor)
Lembaga penengah antara si pemberi kepercayaan
dengan si penerima kepercayaan. Lembaga yang dipercaya oleh investor sebelum
menanamkan dananya.
c) Wali Amanat (Trustee)
Wali amanat ini hanya diperlukan
hanya jika perusahaan menerbitkan efek dalam bentuk obligasi. Lembaga ini akan
bertindak sebagai wali si pemberi amanat. Pemberi amanat dalam penerbitan
obligasi adalah investor, sehingga wali amanat mewakili kepentingan investor.
Tugas wali amanat dalam penerbitan obligasi adalah:1) Menganalisis kemampuan
dan kredibilitas emiten; 2) Menilai kekayaan emiten yang akan dijadikan
jaminan; 3) Melakukan pengawasan terhadap kekayaan emiten; 4) Mengikuti secara
terus menerus perkembangan perusahaan emiten dan jika diperlukan memberi
nasihat kepada emiten; 5) Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap
pembayaran bunga dan pinjaman pokok obligasi; 6) Sebagai Agen Utama Pembayaran.
d) Perantara Perdagangan Efek
(Broker, Pialang)
Perantara perdagangan efek
adalah pihak yang melakukan jual beli efek yang listing di bursa efek. Pialang
memperoleh balas jasa dari layanan yang ia berikan kepada investor. Layanan
tersebut berupa informasi yang dibutuhkan investor untuk mengambil keputusan
dalam pengelolaan keuangan (financial management). Badan atau perorangan dapat
menjadi perantara perdagangan efek. Badan yang dimaksud dapat berbentuk LKBB,
bank, atau badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang khusus bergerak di
bidang perantara perdagangan efek. Badan atau perorangan yang ingin beroperasi
sebagai perantara perdagangan efek harus memenuhi syarat bahwa badan atau
perorangan tersebut berada di Indonesia, mempunyai keahlian di bidang
perdagangan efek, mempunyai modal disetor minimal Rp25.000.000,00 dan harus
memperoleh ijin Menteri Keuangan Republik Indonesia.
e) Pedagang Efek (Dealer)
Pedagang efek melakukan perdagangan
efek di lantai bursa. Berbeda dengan Broker, Pedagang Efek dapat membeli efek
atas namanya sendiri, selain itu juga bisa memberi informasi kepada kleinnya
tentang kondisi pasar modal. Walaupun Pedagang Efek ini juga dapat memperjual
belikan efek selain memberi informasi kepada klien, dalam praktiknya ia harus
mengutamakan pesanan kliennya. Dari aktivitas perdagangan efek tersebut,
Pedagang Efek dimungkinkan untuk memperoleh keuntungan atau kerugian. Jika
harga efek (saham/obligasi) yang ia jual lebih tinggi dibandingkan dengan harga
efek tersebut pada saat ia beli, maka pedagang efek akan memperoleh keuntungan
(capital gain) dan apabila harga efek yang ia jual lebih rendah dibandingkan
dengan harga efek tersebut pada saat ia beli, maka pedagang efek menderita
kerugian modal (capital loss).
f) Perusahaan Surat Berharga
(Securities Company)
Perusahaan surat berharga bergerak
di bidang perdagangan efek-efek yang tercatat di bursa efek. Perusahaan Surat
Berharga ini didukung oleh tenaga profesional dalam mekanisasi perdagangan
efek, seperti underwriter, broker, fund management Jadi, perbedaannya dengan
Pedagang Efek (Dealer) adalah bahwa pedagang efek mempunyai aktivitas jual beli
efek dan memberi informasi dan konsultasi kepada klien saja, sedangkan perusahaan
surat berharga tidak hanya itu, tetapi juga menyediakan jasa profesional yang
lain, seperti underwriter, fund management.
g) Perusahaan Pengelola Dana
(invesment Company)
Mengelola surat-surat berharga yang
akan menguntungkan sesuai dengan keinginan investor, terdiri dari 2 unit yaitu
sebagai pengelola dana dan penyimpan dana.
h) Biro Administrasi Efek
Kantor yang membantu para emiten
maupun investor dalam rangka memperlancar administrasinya.
Pasar uang adalah suatu kelompok
pasar dimana instrumen kredit jangka pendek, yang umumnya berkualitas tinggi
diperjualbelikan. Fungsi pasar uang sebagai sarana alternatif bagi
lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non keuangan untuk memenuhi
kebutuhan dana jangka pendek maupun untuk menempatkan dana atas kelebihan
likuiditasnya
Ciri-ciri Pasar Uang
- Menekankan pada pemenuhan dana jangka pendek.
- Mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan yang membutuhkan dana.
- Tidak terikat pada tempat tertentu seperti halnya pasar modal.
Pelaku Pasar Uang
- Bank
- Yayasan
- Dana Pensiun
- Perusahaan Asuransi
- Perusahaan-perusahaan besar
- Lembaga Pemerintah
- Lembaga Keuangan lain
- Individu Masyarakat
Kebutuhan Adanya Pasar Uang
Alasan kenapa pasar uang dibutuhkan
dalam sistem perekonomian adalah banyaknya perusahaan serta individu yang
mengalami arus kas yang tidak sesuai antara inflows dan outflows. Misalnya,
perusahaan melakukan penagihan dari klien pada periode tertentu dan pada waktu
yang lain ia harus mengeluarkan uang untuk menutupi biaya operasionalnya.
Untuk mengatasi masalah tersebut (perusahaan pada saat kasnya mengalami defisit), maka perusahaan tersebut sementara dapat memasuki pasar uang sebagai peminjam dengan mencari lembaga keuangan atau pihak lain yang memiliki surplus (kelebihan) dana. Selanjutnya, pada saat perusahaan tersebut mengalami surplus dana, maka perusahaan tersebut menjadi kreditor dalam pasar uang untuk memperoleh pendapatan daripada membiarkan danaya tak terpakai atau idle.
Untuk mengatasi masalah tersebut (perusahaan pada saat kasnya mengalami defisit), maka perusahaan tersebut sementara dapat memasuki pasar uang sebagai peminjam dengan mencari lembaga keuangan atau pihak lain yang memiliki surplus (kelebihan) dana. Selanjutnya, pada saat perusahaan tersebut mengalami surplus dana, maka perusahaan tersebut menjadi kreditor dalam pasar uang untuk memperoleh pendapatan daripada membiarkan danaya tak terpakai atau idle.
Perbedaan dengan Pasar Modal
Perbedaan antara pasar modal dengan
pasar uang adalah jangka waktunya. Dalam pasar uang, diperdagangkan
suratberharga berjangka waktu pendek, sedangkan dalam pasar modal,
diperdagangkan surat berharga berjangka waktu panjang
Mekanisme Pasar Uang
Pasar Uang berbeda dengan Pasar
Modal yang tradingnya dilakukan melalui Bursa atau Stock Exchange, Pasar Uang
sifatnya abstrak, tidak ada tempat khusus seperti halnya dengan Pasar Modal,
transaksi pada Pasar Uang dilakukan secara OTC (Over The Counter Market),
dilakukan oleh setiap peserta (partisipan) melalui Desk atau Dealing Room
masing-masing peserta.
FUNGSI PASAR UANG
- Sebagai perantara dalam perdagangan surat-surat berharga berjangka pendek
- Sebagai penghimpun danas berupa surat-surat berharga jangka pendek
- Sebagai sumber pembiayaan bagi perusahan untul melakukan investasi
- Sebagai perantara bagi investor luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendek kepada perusahaan di indonesia
Kebutuhan akan adanya pasar uang
dilatar belakangi adanya kebutuhan untuk mendapatkan sejumlah dana dalam jangka
pendek atau sifatnya harus segera dipenuhi. Dengan demikian pasar uang
merupakan sarana alternatif khususnya bagi lembaga-lembaga keuangan,
perusahaan-perusahaan non keuangan, dan peserta-peserta lainnya, baik dalam memenuhi
kebutuhan dana jangka pendeknya maupun dalam rangka melakukan penempatan dana
atas kelebihan likuiditasnya.
Pasar uang juga merupakan sarana
pengendali moneter (secara tidak langsung) oleh otoritas moneter dalam
melaksanakan operasi terbuka, karena di Indonesia pelaksanaan operasi pasar
terbuka oleh Bank Sentral yaitu BankIndonesia dilakukan melalui pasar uang
dengan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)
sebagai instrumennya.
PESERTA PASAR UANG
- Lembaga keuangan
- Perusahaan besar
- Lembaga pemerintah, dan
- Individu-individu
TUJUAN PASAR UANG
Dari pihak yang membutuhkan dana :
- Untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek
- Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas
- Untuk memenuhi kebutuhan modal kerja
- Sedang mengalami kalah keliring
Dari pihak yang menanamkan dana :
- Untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu
- Membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan
- Spekulasi
JENIS-JENIS RISIKO INVESTASI DALAM PASAR UANG
1. Risiko pasar (interest-rate risk)
2. Risiko reinvestment
3. Risiko gagal bayar
4. Risiko inflasi
5. Risiko valuta (currency or
exchange rate risk)
6. Risiko politik
7. Marketability atau Liquidity risk
Jenis-jenis Resiko Investasi di
Pasar Keuangan
1. Resiko Pasar (interest rate
risk), yaitu resiko yang berkaitan dengan turunnya harga surat berharga (dan
tingkat bunga naik) mengakibatkan investor mengalami capital loss.
2. Resiko Reinvestment, yaitu resiko
terhadap penghasilan-penghasilan suatu aset finansial yang harus di re-invest
dalam aset yang berpendapatan rendah (resiko yang memaksa investor menempatkan
pendapatan yang diperoleh dari bunga kredit atau surat-surat berharga ke
investasi yang berpendapatan rendah akibat turunnya tingkat bunga.
3. Resiko Gagal Bayar (default risk
atau credit risk), yaitu resiko yang terjadi akibat peminjam (debitur) tidak
mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.
4. Resiko Inflasi (resiko daya beli
atau purchasing power risk). Untuk menghadapi hal tersebut kreditur biasanya
berusaha mengimbangi proyeksi inflasi dengan mengenakan tingkat bunga yang
lebih tinggi.
5. Resiko Valuta (currency risk atau
exchange rate risk).
6. Resiko Politik, ini berkaitan
dengan kemungkinan adanya perubahan ketentuan perundangan yang berakibat
turunnya pendapatan yang diperkirakan dari suatu investasi atau bahkan akan
terjadi kerugian total dari modal yang diinvestasikan.
7. Marketability atau Liquidity
Risk, ini dapat terjadi apabila instrument pasar uang yang dimiliki sulit untuk
dijual kembali sebelum jatuh tempo. Sulitnya menjual kembali surat berharga
tersebut memberi resiko untuk tidak dapat mencairkan kembali instrument pasar
uang dalam bentuk uang tunai pada saat membutuhkan likuiditas sebelum jatuh
tempo.
INSTRUMEN PASAR UANG
1. Interbank call money
2. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
3. Sertifikat Deposito
4. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)
5. Banker’s Acceptance
6. Commercial Paper
7. Treasury Bills
8. Repupuchase Agreement
Sumber : http://goresanpenamustiko.blogspot.com/2012/06/pengertian-pasar-modal-dan-pasar-uang.html
Mengenal tombol dan fungsi kamera DSLR pada Canon
Mungkin untuk sebagia orang menggunakan Kamera SLR Canon atau DSLR
Canon sudah bukan hal yang asing lagi, namun bagi para pemula masih
sedikit kebingungan dengan berbagai tobol yang terdapat pada kamera
tersebut dan apa saja sebenarnya fungsinya. Untuk itu bagi para pemula
mari kita mengenal berbagai fungsi dari tombol – tombol yang terdapat
pada kamera SLR dan DSLR Canon.
1. Built in Flash Light
fungsi dari lampu flash internal ini adalah untuk memberika penerangan secara satu arah atau tepat luruk kepada objek foto anda.
2. Anti Red Eye
Tombol ini berfungsi untuk menangkal mata objek terlihat merah saat anda menggunakan Flash Light.
3. Thumb Wheel
Tombol yang berfungsi untuk mengatur modus pemotretan.
4. Tombol Display
Tombol yang berfungsi untuk menampilkan hasil foto yang telah anda ambil, dan akan ditampilkan pada layar LCD.
5. Dial
Tombol yang berguna untuk mengatur kecepatan rana atau yang lebih dikenal dengan sebutan Shutter Speed.
6. Shutter
Tombol yang digunakan ketika anda akan mengambil gambar.
7. Grip
Grip merupakan pegangan kamera yang menonjol pada bagian kanan kamera,Bagian tersebut memang didesain menonjol agar sang pengguna dapat dengan nyaman memegang kamera saat akan melakukan aktivitas fotografi.
8. Tombol Lensa
Tombol yang berfungsi untuk mengunci lensa denagn bodi kamera anda.
9. Lensa
10. Stabilizer
Tombol yang berfungsi untuk menstabilkan gambar, biasanya terdapat pada lensa yang dilengkapi dengan auto focus.
11. Tombol Flash
Tombol yang berfungsi untuk menyalakan fitur flash pada kamera anda.
12. Finder
Finder adalah Jendela Bidik.
13. Monitor LCD atau Layar LCD
Berfungsi untuk melihat gambar, mengatur settingan pada kamera dan melihat berbagai fitur lainnya pada kamera anda.
14. Tombol Navigasi
Tombol yang berfungsi untuk menggerakkan atau mengendalikan kamera saat melihat gambar yang telah anda ambil sebelumnya. Tombol navigasi hadir dalam 3 bentuk berbeda yaitu scroll, analog dan tombol 4 arah biasa.
15. Tombol AV
Tombol yang berfungsi untuk mengatur aperture
16. Tombol Fn/Q
Tombol ini berfungsi untuk mengatur white balance atau metering.
17. Tombol Zoom in Zoom Out
Jika pada kamera digital biasa tombol ini berfungsi untuk memperbesar atau memperdekat objek yang kan kita ambil gambarnya, namun pada kamera SLR dan DSLR kedua tombol ini memiliki fungsi yang berbeda. Kedua tombol ini memang tetap berfungsi untuk memperbesar, namun hanya memperbesar gambar yang telah kita selesai ambil dan muncul pada LCD.
18. Tombol Life View
Tombol ini berfungsi untuk membidik gambar melalui Layar LCD, jadi anda dapat melakukan pembidikan gambar dalam dua cara yaitu melalui finder atau melalui layar LCD.
19. Tombol Menu dan Info
20. Tombol Preview
Tombol yang berfungsi untuk melihat hasil jepretan anda, atau bisa juga dikatan tombol yang berfungsi ketika anda ingin masuk ke galeri penyimpanan foto dan video yang telah anda abadikan.
21. Tombol Hapus
Sumber : http://kliknklik.com/blogs/mengenal-berbagai-tombol-dan-fungsinya-pada-kamera-slr-canon/
1. Built in Flash Light
fungsi dari lampu flash internal ini adalah untuk memberika penerangan secara satu arah atau tepat luruk kepada objek foto anda.
2. Anti Red Eye
Tombol ini berfungsi untuk menangkal mata objek terlihat merah saat anda menggunakan Flash Light.
3. Thumb Wheel
Tombol yang berfungsi untuk mengatur modus pemotretan.
4. Tombol Display
Tombol yang berfungsi untuk menampilkan hasil foto yang telah anda ambil, dan akan ditampilkan pada layar LCD.
5. Dial
Tombol yang berguna untuk mengatur kecepatan rana atau yang lebih dikenal dengan sebutan Shutter Speed.
6. Shutter
Tombol yang digunakan ketika anda akan mengambil gambar.
7. Grip
Grip merupakan pegangan kamera yang menonjol pada bagian kanan kamera,Bagian tersebut memang didesain menonjol agar sang pengguna dapat dengan nyaman memegang kamera saat akan melakukan aktivitas fotografi.
8. Tombol Lensa
Tombol yang berfungsi untuk mengunci lensa denagn bodi kamera anda.
9. Lensa
10. Stabilizer
Tombol yang berfungsi untuk menstabilkan gambar, biasanya terdapat pada lensa yang dilengkapi dengan auto focus.
11. Tombol Flash
Tombol yang berfungsi untuk menyalakan fitur flash pada kamera anda.
12. Finder
Finder adalah Jendela Bidik.
13. Monitor LCD atau Layar LCD
Berfungsi untuk melihat gambar, mengatur settingan pada kamera dan melihat berbagai fitur lainnya pada kamera anda.
14. Tombol Navigasi
Tombol yang berfungsi untuk menggerakkan atau mengendalikan kamera saat melihat gambar yang telah anda ambil sebelumnya. Tombol navigasi hadir dalam 3 bentuk berbeda yaitu scroll, analog dan tombol 4 arah biasa.
15. Tombol AV
Tombol yang berfungsi untuk mengatur aperture
16. Tombol Fn/Q
Tombol ini berfungsi untuk mengatur white balance atau metering.
17. Tombol Zoom in Zoom Out
Jika pada kamera digital biasa tombol ini berfungsi untuk memperbesar atau memperdekat objek yang kan kita ambil gambarnya, namun pada kamera SLR dan DSLR kedua tombol ini memiliki fungsi yang berbeda. Kedua tombol ini memang tetap berfungsi untuk memperbesar, namun hanya memperbesar gambar yang telah kita selesai ambil dan muncul pada LCD.
18. Tombol Life View
Tombol ini berfungsi untuk membidik gambar melalui Layar LCD, jadi anda dapat melakukan pembidikan gambar dalam dua cara yaitu melalui finder atau melalui layar LCD.
19. Tombol Menu dan Info
20. Tombol Preview
Tombol yang berfungsi untuk melihat hasil jepretan anda, atau bisa juga dikatan tombol yang berfungsi ketika anda ingin masuk ke galeri penyimpanan foto dan video yang telah anda abadikan.
21. Tombol Hapus
Sumber : http://kliknklik.com/blogs/mengenal-berbagai-tombol-dan-fungsinya-pada-kamera-slr-canon/
Jenis-jenis sistem operasi pada handphone
Beberapa tahun yang lalu, persaingan di industri handphone hanya berlaku
untuk para vendor dengan produk-produknya. Kini persaingan juga terjadi
di antara pengembang sistem operasi, dan para pengembang ini bukan
sekedar developer namun terdiri dari perusahaan-perusahaan besar,
seperti Google, Apple dan Microsoft. Sistem operasi henpon kini memegang
peranan penting dalam kesuksesan sebuah produk henpon. Perkembangan
sistem operasi pun sangat luar biasa, bukan lagi hanya soal user
interface tapi juga dukungan aplikasi dan performa.
Saat ini kita disuguhi beberapa sistem operasi ternama, seperti Android, iOS, Windows Phone dan BlackBerry. Bisa dibilang, Android dan iOS adalah sistem operasi yang mengubah wajah dunia OS handphone menjadi seperti sekarang ini. Keduanya pun terbilang mapan dengan ekosistem yang luas, sementara Windows Phone dan BlackBerry masih terus mengejar keduanya. Nah, untuk berkenalan dengan sistem operasi henpon yang ada saat ini, simak yuk profilnya masing-masing.
ANDROID
Muncul pertama kali pada tahun 2009, Android dengan cepat menguasai
pasar handphone, ini tak lain berkat strategi membuat aliansi dengan
para pabrikan handphone atau disebut OHA (Open Handset Alliance).
Ditambah dengan kebijakan opensource, karena Android menggunakan kernel
Linux, OS buatan Google ini banyak diterapkan di beragam merek
handphone, mulai dari merek ternama hingga merek gurem.
Kunci sukses OS Android juga terletak pada dukungan aplikasinya yang luas, dengan Google Play Store yang kini tercatat ada sekitar ratusan ribu lebih aplikasi tersedia untuk diunduh pengguna. Kebebasan adalah kunci sukses lain di Android, dengan OS Android pengguna maupun vendor diberikan kebebasan dalam memodifikasi OS tersebut, mulai dari user interface-nya, tema maupun performanya.
Maka wajarlah saat ini Android menjadi OS yang paling banyak penggunanya di seluruh antero jagat. Dalam waktu singkat mampu melampaui dan mengungguli beberapa OS lainnya. Bahkan saat ini menjadikan pesaingnya antara lain OS BlackBerry dan Windows Phone bekerja keras untuk mengungguli OS si Robot hijau ini.
iOS
Sistem operasi milik Apple ini muncul pertama kali bersamaan dengan
iPhone generasi awal pada tahun 2007, saat itu namanya masih iPhone OS.
Seperti halnya kebijakan Apple di perangkat computer, Apple pun
membatasi penggunaan iOS hanya untuk produk-produk mereka sendiri.
Sistem operasi ini diterapkan pada iPhone, iPad, dan iPod Touch.
Dengan kebijakan seperti ini Apple dapat leluasa mengembangkan iOS dan hardware secara seirama, sehingga saling mendukung. Meski kalah dari Android dalam hal jumlah penerapan di produk, namun iOS unggul dari sisi online store-nya. App Store di iOS adalah gebrakan yang awalnya dikenalkan oleh sistem operasi ini, kini App Store telah dihuni oleh 700 ribu lebih aplikasi yang siap diunduh. Sistem user interface iOS sangat intuitif bagi pengguna, rasanya hampir mirip dengan UI Mac OS X yang mengandung elemen slider, switch, dan tombol.
Makanya iOS ini menjadi begitu ekslusif dan memiliki fanatisme sendiri. Sebab disamping memiliki keunggulan yang sangat tinggi, perangkat handphone yang menggunakan iOS ini terbilang memiliki pangsa kelas atas. Hingga bisa dibilang handphone premium.
WINDOWS PHONE
Kehadiran Windows Phone adalah untuk menggantikan peran Windows Mobile.
Berbeda dari kebijakan terdahulu, kini Microsoft memfokuskan Windows
Phone untuk menyasar end-user, bukan lagi perusahaan.
Namun, jalan terjal dan berliku mesti dilalui Windows Phone yang pertama
kali muncul dalam versi 7. Banyak yang menilai Windows Phone 7 gagal di
banyak sektor, karena itu Microsoft dengan cepat merilis Windows Phone 8
yang kernelnya menggunakan Windows NT, serupa dengan yang diterapkan di
OS Windows 8. Windows Phone memiliki user interface Live Tiles,
bentuknya kotak-kotak dan mampu menampilkan live update di widget
aplikasinya.
Dalam memasarkan Windows Phone, awalnya Microsoft menjalin kerja sama dengan Nokia yang menghadirkan handphone Lumia, belakangan beberapa vendor juga ikut merilis produk Windows Phone, seperti HTC dan Samsung. Sistem operasi ini yang dilindungi lisensi dan hak paten milik Microsoft, karenanya setiap vendor yang ingin menerapkan Windows Phone mesti merogoh kocek.
Meski menjanjikan, Windows Phone masih harus membuktikan diri di pasaran, apalagi dukungan aplikasinya yang ditampung Windows Phone Store masih sekitar 100 ribu aplikasi. Karena memiliki lisensi dan mesti membayar dalam penggunaan OS ini menjadikan handphone ini masih tak dilirik oleh vendor handphone merek lokal, alasanya tentu menjadikan handphone ini memiliki harga jual yang tinggi dan menjadi tak kompetitif dari sisi harga.
BLACKBERRY
Awalnya dikenal sebagai perangkat pendukung bisnis yang memiliki fitur
messaging lengkap, salah satu fitur yang fenomenal adalah BBM
(BlackBerry Messenger). Tak jauh beda dengan iOS yang dimiliki oleh
iPhone, OS ini hanya bisa diterapkan di perangkat handphone yang
dikeluarkan oleh BlackBerry.
Namun seiring perkembangan teknologi, pasar BlackBerry mulai tergerus oleh perangkat Android dan iPhone. Layanan BBM yang dulunya begitu fenomenal kini tersaingi oleh layanan serupa yang banyak dijumpai di OS android dengan kemampuan dan fungsi yang lebih variatif.
Sadar bahwa sistem operasi harus eksis dan menjadi kunci sukses, RIM (Research In Motion) yang kini berganti nama menjadi BlackBerry Limited mencoba meramu sistem operasi baru untuk perangkat BlackBerry. Hingga akhirnya pada akhir Januari lalu, lahirlah OS BlackBerry 10 dikenalkan pada public bersamaan dengan produk handphone terbarunya BB Z10 dan Q10.
Harus diakui BlackBerry 10 mengusung banyak inovasi, seperti sistem predictive input keyboardnya yang unik dan mudah digunakan, dan kemampuan multitasking yang luar biasa. Namun, BlackBerry 10 masih harus membuktikan diri, jangan sampai kembali mengandalkan fitur BBM. Sembari menunggu BlackBerry 10 di pasar, jumlah aplikasi di BlackBerry App World untuk OS ini masih harus tumbuh dulu.
Sumber : http://whatsgadget.blogspot.com/2013/03/jenis-jenis-sistem-operasi-handphone.html
Rabu, 26 Maret 2014
BAB 1
EKONOMI KREATIF DAN KETERBUKAAN
KETERBUKAAN
Keterbukaan adalah
sikap mental yang mendukung sistem pelaksanaan pemerintahan yang
transparan yang ciri-cirinya adalah kesediaan untuk memberikan informasi
yang benar dan terbuka terhadap masukan atau permintaan orang lain.
Konsep
Ekonomi Kreatif merupakan sebuah konsep ekonomi di era ekonomi baru
yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide
dan stock of knowledge dari Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor
produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Struktur perekonomian dunia
mengalami transformasi dengan cepat seiring dengan pertumbuhan ekonomi,
dari yang tadinya berbasis Sumber Daya Alam (SDA) sekarang menjadi
berbasis SDM, dari era pertanian ke era industri dan informasi. Alvin
Toffler (1980) dalam teorinya melakukan pembagian gelombang peradaban
ekonomi kedalam tiga gelombang. Gelombang pertama adalah gelombang
ekonomi pertanian. Kedua, gelombang ekonomi industri. Ketiga adalah
gelombang ekonomi informasi. Kemudian diprediksikan gelombang keempat
yang merupakan gelombang ekonomi kreatif dengan berorientasi pada ide
dan gagasan kreatif.
Menurut
ahli ekonomi Paul Romer (1993), ide adalah barang ekonomi yang sangat
penting, lebih penting dari objek yang ditekankan di kebanyakan
model-model ekonomi. Di dunia dengan keterbatasan fisik ini, adanya
penemuan ide-ide besar bersamaan dengan penemuan jutaan ide-ide
kecil-lah yang membuat ekonomi tetap tumbuh. Ide adalah instruksi yang
membuat kita mengkombinasikan sumber daya fisik yang penyusunannya
terbatas menjadi lebih bernilai. Romer juga berpendapat bahwa suatu
negara miskin karena masyarakatnya tidak mempunyai akses pada ide yang
digunakan dalam perindustrian nasional untuk menghasilkan nilai ekonomi.
Howkins
(2001) dalam bukunya “The Creative Economy” menemukan kehadiran
gelombang ekonomi kreatif setelah menyadari pertama kali pada tahun 1996
ekspor karya hak cipta Amerika Serikat mempunyai nilai penjualan
sebesar US$ 60,18 miliar yang jauh melampaui ekspor sektor lainnya
seperti otomotif, pertanian, dan pesawat. Menurut Howkins ekonomi baru
telah muncul seputar industri kreatif yang dikendalikan oleh hukum
kekayaan intelektual seperti paten, hak cipta, merek, royalti dan
desain. Ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep berdasarkan aset
kreatif yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. (Dos Santos,
2007).
Di
Indonesia harapan untuk membangkitkan ekonomi rakyat sering kita
dengarkan karenapengalaman ketika krisis multidimensi tahun 1997-1998
usaha kecil telah terbukti mampumempertahankan kelangsungan usahanya,
bahkan memainkan fungsi penyelamatan dibeberapa sub-sektor kegiatan.
Fungsi penyelamatan ini segera terlihat pada sektor-sektorpenyediaan
kebutuhan pokok rakyat melalui produksi dan normalisasi distribusi.
Bukti tersebut paling tidak telah menumbuhkan optimisme baru bagi sebagian besar orang yang menguasai sebagian kecil sumberdaya akan kemampuannya untuk menjadi motor pertumbuhan bagi pemulihan ekonomi. Harapan ini menjadi semakin kuat ketika muncul keberanian untuk mempercepat pemulihan dengan motor pertumbuhan UKM.
tentang faktor dominan apa yang membuat harapan tersebut tidak terwujud. Berbicara
mengenai
UKM di Indonesia menganut cakupan pengertian yang luas pada seluruh
sektor ekonomi termasuk pertanian, serta menggunakan kreteria aset dan
nilai penjualan sebagai ukuran pengelompokan sesuai UU Nomor 9/1995
tentang usaha kecil dan Inpres Nomor 10/1999 tentang pembinaan usaha
menengah.
Semangat baru dunia yang menggeluti usaha kecil dan menengah (SME) juga telah
berketetapan hati untuk menjadikan UKM sebagai motor pertumbuhan ekonomi di masa
depan. Pernyataan ini paling tidak telah menjadi kesadaran baru bagi kalangan pelaku
UKM di kawasan Asia Pacific sebagai mana mereka kemukakan di depan para Menteri
yang membidangi UKM forum APEC yang bertemu di kota Christchurch New Zealand
tahun 1999. Pengalaman, keyakinan dan harapan inilah yang kemudian menggelora
menjadi semangat yang terus didengungkan hingga saat ini.
1.2. Perkembangan Politik Pengembangan Ekonomi Arus Bawah
Sebenarnya
sejak kemerdekaan upaya memperkuat ekonomi masyarakat lapis bawah atau
pernah secara eksplisit disebut perekonomian rakyat ditekankan pada tiga
sektor yaitu:
· pertanian termasuk perkebunan dan perikanan, perdagangan terutama perdagangan eceran
· dan
perindustrian rakyat. Sementara infrastruktur perkuatan keuangan masih
sering dikaitkan dengan pembangunan pemerintahan di dalam negeri
sehingga di masing-masing desa yang sudah maju dilengkapi dengan lembaga
keuangan milik desa.
Pada masa itu secara kelembagaan upaya meningkatkan kehidupan ekonomi rakyat
diperkuat
dengan perhatian khusus melalui pengembangan Koperasi pada sektor
pertanian dan industri kerajinan. Dan pemerintah ketika itu membentuk
Direktorat kemudian
meningkat menjadi Direktorat Jenderal Koperasi yang pernah dikaitkan dengan
Departemen Dalam Negeri, Departemen Transmigrasi dan bahkan Departemen Koperasi tersendiri.
Pada
masa awal orde baru hingga akhir Repelita I keadaannya masih hampir
sama. Hanya secara khusus dilahirkan Instruksi Presiden No. 4/1973
tentang Badan Usaha Unit Usaha yang meskipun formatnya luas tetapi pada
dasarnya tetap memecahkan masalah ekonomi beras. Keadaan ini berjalan
dan untuk menampung perluasan dan pengembangan
Pada
sektor industri terutama industri kerajinan rakyat dan rumah tangga
yang kemudian disebut dengan industri kecil secara khusus juga mendapat
perhatian. Perkembangan hingga akhir Repelita II masih tetap sama. Pada
tahun 1978 untuk meningkatkan peran perekonomian arus bawah di luar
aspek sektoral teknis diangkatlah dua Menteri Muda
yang ditugasi membantu dalam hal penggunaan produksi dalam negeri dan urusan
koperasi.
Menteri Muda Urusan Koperasi juga ditugasi mengkordinir pembinaan
pengusaha golongan ekonomi lemah dalam rangka pelaksanaan peningkatan
penggunaan produksi dalam negeri. Pembinaan pengusaha golongan ekonomi
lemah (PEGEL) menjadi meluas dan terkait dengan kelembagaan koperasi,
sehingga berkembang koperasi pedagang pasar.
Pada tahun 1983 hingga 1993 pola ini terus diperluas dan dilanjutkan hingga lahirlah
perhatian
secara khusus kepada industri kecil dengan terbentuknya Badan
Pengembagan Industri Kecil (BIPIK) pada Departemen Perindustrian. Namun
pada masa 1983 dibentuk pula Departemen Koperasi yang bekerjasama secara
erat dengan Departemen Perindustrian dan Departemen Tenaga Kerja yang
kemudian terkenal dengan TRIO SUBUH yaitu Sudomo-Bustanil-Hartarto yang
menjadi landasan pengembangan industri kecil yang terkait dengan
penciptaan lapangan kerja dengan dukungan kelembagaan koperasi.
secara khusus industri kecil dan kemudian meluas pada sektor yang lain seperti
perdagangan
dan sektor lainnya. Keputusan politik akhirnya ditetapkan ketika
Presiden Soeharto menyusun Kabinet Pembangunan VI dengan merubah
Departemen Koperasi menjadi Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha
Kecil sehingga kemudian dibentuk Direktur Jenderal Pembinaan Pengusaha
Kecil. Selanjutnya khusus untuk pembinaan usaha kecil ditangani dengan
membentuk Direktorat Jenderal Industri Kecil. Pada masa reformasi di
bawah kepemimpinan Presiden Habibie tugas Departemen Koperasi diperluas
lagi dengan lingkup koperasi dan pengusaha kecil dan menengah.
Selanjutnya
pada masa Pemerintahan Presiden Abdulrahman Wahid Departemen Koperasi
dan PKM dirubah menjadi Kementerian Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil
dan Menengah.
Untuk menangani program operasional dibentuk Badan Pengembangan
Sumberdaya
Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (BPS-KPKM) yang dipimpin oleh
Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah. Dalam masa
ini 1999- 2001 sebenarnya dilakukan pemisahan antara penyusunan
kebijakan dan koordinasi program pengembangan UKM dengan program
operasional. Dalam hal ini Kementerian menjalankan kebijkaan dan
BPS-KPKM menjalankan program operasional pengembangan UKM. Namun masa
itu hanya berlangsung sebentar dan Presiden Megawati Sukarnoputri
kemudian menghapuskan BPS-KPKM dan menggabungkannya kedalam Kementerian
Koperasi dan UKM. Keracuan antara tugas operasional dan penyusunan
kebijakan bercampur aduk dan praktis penyelesaian kebijakan banyak yang
terbengkalai. Dalam masa Kabinet Indonesia Bersatu formatnya masih tetap
sama tetapi peraturan Presiden yang mengatur organisasi Kementerian
tidak memberikan peluang
untuk
menjalankan secara langsung dan lugas kegiatan operasional. Sampai
dengan posisitahun 2005 ini praktis struktur birokrasi pemberdayaan
koperasi dan UKM tingkatnasional masih sama, hanya pada tingkat daerah
seluruh instansi di daerah telah menjadi lembaga daerah.
ARAH DAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
Era
reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma
pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma
pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan
paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah
dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket
undang-undang yaitu Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Kebijakan
pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan
bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis dalam dua
hal. Pertama, otonomi
daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal
bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan,
ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan
masalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Kedua,
otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan langkah strategis
bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan
memperkuat basis perokonomian daerah.
Otonomi
yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan
memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada
pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggungjawab
akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan dan sumberdaya
nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Hal-hal
yang mendasar dalam undang-undang ini adalah kuatnya upaya untuk
mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan
kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat, dan pengembangan peran
dan fungsi DPRD. UU ini memberikan otonomi secara penuh kepada daerah
kabupaten dan kota untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut
prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Artinya, saat sekarang daerah sudah
diberi kewenangan penuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi,
mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Dengan
semakin besarnya partisipasi masyarakat ini, desentralisasi kemudian
akan mempengaruhi komponen kualitas pemerintahan lainnya. Salah satunya
berkaitan dengan pergeseran orientasi pemerintah, daricommand and control menjadi berorientasi pada tuntutan dan kebutuhan publik.
Orientasi yang seperti ini kemudian akan menjadi dasar bagi pelaksanaan
peran pemerintah sebagai stimulator, fasilitator, koordinator dan entrepreneur(wirausaha) dalam proses pembangunan.
Arahan
yang diberikan oleh UU No 22 Tahun 1999 sudah sangat baik. Tetapi
benarkah ia dapat mewujudkan pemerintah daerah otonom yang efisien,
efektif, transparan, dan akuntabel secara berkesinambungan? Jawabannya
tergantung pada formula atau rumusan yang diberikan oleh
peraturan-peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya.
Apabila semua peraturan pelaksanaan tersebut sudah searah dengan
undang-undang tersebut maka kemungkinan untuk mencapai tujuan tersebut
akan semakin besar.
OTONOMI DAERAH SEBAGAI UPAYA MEMPERKUAT BASIS PEREKONOMIAN DAERAH
Saat
ini, hampir tiap negara bersiap-siap untuk menyambut dan menghadapi era
perdagangan bebas, baik dalam kerangka AFTA, APEC maupun WTO. Setiap
negara berupaya secara maksimal untuk menciptakan rerangka kebijakan
yang mampu menciptakan iklim perekonomian yang kondusif. Hal tersebut
dimaksudkan untuk meningkatkan investasi dalam negeri serta mampu
mendorong masyarakat untuk bermain di pasar global. Salah satu implikasi
dari kondisi di atas adalah adanya tuntutan masyarakat yang semakin
tinggi terhadap efisiensi, dan efektivitas sektor publik (pemerintahan).
Hal tersebut disebabkan pasar tidak akan kondusif jika sektor publiknya
tidak efisien.
Pemberian
otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas,
dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, Daerah
dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa
mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (sharing) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat.
Dengan
kondisi seperti ini, peranan investasi swasta dan perusahaan milik
daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan
pembangunan ekonomi daerah (enginee of growth). Daerah juga diharapkan mampu menarik investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menimbulkan efek multiplier yang besar.
Pemberian
otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah
dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu
meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya
terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah
tersebut, yaitu:
- Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah
- Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat
- Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.
Dari
aspek pelaksanaan, Pemerintah Daerah dituntut mampu menciptakan sistem
manajemen yang mampu mendukung operasionalisasi pembangunan daerah.
Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara
hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah.
Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah.
Untuk memastikan bahwa pengelolaan dana publik (public money) telah dilakukan sebagaimana mestinya (sesuai konsep value for money),
perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil kerja pemerintah daerah.
Evaluasi dapat dilakukan oleh pihak internal yang dapat dilakukan oleh
internal auditor maupun oleh
eksternal auditor, misalnya auditor independen. Untuk menciptakan
transparansi dan akuntabilitas publik, pemerintah daerah perlu membuat
Laporan Keuangan yang disampaikan kepada publik. Pengawasan dari semua
lapisan masyarakat dan khususnya dari DPRD mutlak diperlukan agar otonomi yang diberikan kepada daerah tidak “kebablasan” dan dapat mencapai tujuannya.sumber :
http://cindyyulenda.blogspot.com/2011/01/makalah-pkn.htm
Makalah kewarganegaraan ekonomi kreatif
BAB 1
EKONOMI KREATIF DAN KETERBUKAAN
KETERBUKAAN
Keterbukaan adalah
sikap mental yang mendukung sistem pelaksanaan pemerintahan yang
transparan yang ciri-cirinya adalah kesediaan untuk memberikan informasi
yang benar dan terbuka terhadap masukan atau permintaan orang lain.
Konsep
Ekonomi Kreatif merupakan sebuah konsep ekonomi di era ekonomi baru
yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide
dan stock of knowledge dari Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor
produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Struktur perekonomian dunia
mengalami transformasi dengan cepat seiring dengan pertumbuhan ekonomi,
dari yang tadinya berbasis Sumber Daya Alam (SDA) sekarang menjadi
berbasis SDM, dari era pertanian ke era industri dan informasi. Alvin
Toffler (1980) dalam teorinya melakukan pembagian gelombang peradaban
ekonomi kedalam tiga gelombang. Gelombang pertama adalah gelombang
ekonomi pertanian. Kedua, gelombang ekonomi industri. Ketiga adalah
gelombang ekonomi informasi. Kemudian diprediksikan gelombang keempat
yang merupakan gelombang ekonomi kreatif dengan berorientasi pada ide
dan gagasan kreatif.
Menurut
ahli ekonomi Paul Romer (1993), ide adalah barang ekonomi yang sangat
penting, lebih penting dari objek yang ditekankan di kebanyakan
model-model ekonomi. Di dunia dengan keterbatasan fisik ini, adanya
penemuan ide-ide besar bersamaan dengan penemuan jutaan ide-ide
kecil-lah yang membuat ekonomi tetap tumbuh. Ide adalah instruksi yang
membuat kita mengkombinasikan sumber daya fisik yang penyusunannya
terbatas menjadi lebih bernilai. Romer juga berpendapat bahwa suatu
negara miskin karena masyarakatnya tidak mempunyai akses pada ide yang
digunakan dalam perindustrian nasional untuk menghasilkan nilai ekonomi.
Howkins
(2001) dalam bukunya “The Creative Economy” menemukan kehadiran
gelombang ekonomi kreatif setelah menyadari pertama kali pada tahun 1996
ekspor karya hak cipta Amerika Serikat mempunyai nilai penjualan
sebesar US$ 60,18 miliar yang jauh melampaui ekspor sektor lainnya
seperti otomotif, pertanian, dan pesawat. Menurut Howkins ekonomi baru
telah muncul seputar industri kreatif yang dikendalikan oleh hukum
kekayaan intelektual seperti paten, hak cipta, merek, royalti dan
desain. Ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep berdasarkan aset
kreatif yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. (Dos Santos,
2007).
Di
Indonesia harapan untuk membangkitkan ekonomi rakyat sering kita
dengarkan karenapengalaman ketika krisis multidimensi tahun 1997-1998
usaha kecil telah terbukti mampumempertahankan kelangsungan usahanya,
bahkan memainkan fungsi penyelamatan dibeberapa sub-sektor kegiatan.
Fungsi penyelamatan ini segera terlihat pada sektor-sektorpenyediaan
kebutuhan pokok rakyat melalui produksi dan normalisasi distribusi.
Bukti tersebut paling tidak telah menumbuhkan optimisme baru bagi sebagian besar orang yang menguasai sebagian kecil sumberdaya akan kemampuannya untuk menjadi motor pertumbuhan bagi pemulihan ekonomi. Harapan ini menjadi semakin kuat ketika muncul keberanian untuk mempercepat pemulihan dengan motor pertumbuhan UKM.
tentang faktor dominan apa yang membuat harapan tersebut tidak terwujud. Berbicara
mengenai
UKM di Indonesia menganut cakupan pengertian yang luas pada seluruh
sektor ekonomi termasuk pertanian, serta menggunakan kreteria aset dan
nilai penjualan sebagai ukuran pengelompokan sesuai UU Nomor 9/1995
tentang usaha kecil dan Inpres Nomor 10/1999 tentang pembinaan usaha
menengah.
Semangat baru dunia yang menggeluti usaha kecil dan menengah (SME) juga telah
berketetapan hati untuk menjadikan UKM sebagai motor pertumbuhan ekonomi di masa
depan. Pernyataan ini paling tidak telah menjadi kesadaran baru bagi kalangan pelaku
UKM di kawasan Asia Pacific sebagai mana mereka kemukakan di depan para Menteri
yang membidangi UKM forum APEC yang bertemu di kota Christchurch New Zealand
tahun 1999. Pengalaman, keyakinan dan harapan inilah yang kemudian menggelora
menjadi semangat yang terus didengungkan hingga saat ini.
1.2. Perkembangan Politik Pengembangan Ekonomi Arus Bawah
Sebenarnya
sejak kemerdekaan upaya memperkuat ekonomi masyarakat lapis bawah atau
pernah secara eksplisit disebut perekonomian rakyat ditekankan pada tiga
sektor yaitu:
· pertanian termasuk perkebunan dan perikanan, perdagangan terutama perdagangan eceran
· dan
perindustrian rakyat. Sementara infrastruktur perkuatan keuangan masih
sering dikaitkan dengan pembangunan pemerintahan di dalam negeri
sehingga di masing-masing desa yang sudah maju dilengkapi dengan lembaga
keuangan milik desa.
Pada masa itu secara kelembagaan upaya meningkatkan kehidupan ekonomi rakyat
diperkuat
dengan perhatian khusus melalui pengembangan Koperasi pada sektor
pertanian dan industri kerajinan. Dan pemerintah ketika itu membentuk
Direktorat kemudian
meningkat menjadi Direktorat Jenderal Koperasi yang pernah dikaitkan dengan
Departemen Dalam Negeri, Departemen Transmigrasi dan bahkan Departemen Koperasi tersendiri.
Pada
masa awal orde baru hingga akhir Repelita I keadaannya masih hampir
sama. Hanya secara khusus dilahirkan Instruksi Presiden No. 4/1973
tentang Badan Usaha Unit Usaha yang meskipun formatnya luas tetapi pada
dasarnya tetap memecahkan masalah ekonomi beras. Keadaan ini berjalan
dan untuk menampung perluasan dan pengembangan
Pada
sektor industri terutama industri kerajinan rakyat dan rumah tangga
yang kemudian disebut dengan industri kecil secara khusus juga mendapat
perhatian. Perkembangan hingga akhir Repelita II masih tetap sama. Pada
tahun 1978 untuk meningkatkan peran perekonomian arus bawah di luar
aspek sektoral teknis diangkatlah dua Menteri Muda
yang ditugasi membantu dalam hal penggunaan produksi dalam negeri dan urusan
koperasi.
Menteri Muda Urusan Koperasi juga ditugasi mengkordinir pembinaan
pengusaha golongan ekonomi lemah dalam rangka pelaksanaan peningkatan
penggunaan produksi dalam negeri. Pembinaan pengusaha golongan ekonomi
lemah (PEGEL) menjadi meluas dan terkait dengan kelembagaan koperasi,
sehingga berkembang koperasi pedagang pasar.
Pada tahun 1983 hingga 1993 pola ini terus diperluas dan dilanjutkan hingga lahirlah
perhatian
secara khusus kepada industri kecil dengan terbentuknya Badan
Pengembagan Industri Kecil (BIPIK) pada Departemen Perindustrian. Namun
pada masa 1983 dibentuk pula Departemen Koperasi yang bekerjasama secara
erat dengan Departemen Perindustrian dan Departemen Tenaga Kerja yang
kemudian terkenal dengan TRIO SUBUH yaitu Sudomo-Bustanil-Hartarto yang
menjadi landasan pengembangan industri kecil yang terkait dengan
penciptaan lapangan kerja dengan dukungan kelembagaan koperasi.
secara khusus industri kecil dan kemudian meluas pada sektor yang lain seperti
perdagangan
dan sektor lainnya. Keputusan politik akhirnya ditetapkan ketika
Presiden Soeharto menyusun Kabinet Pembangunan VI dengan merubah
Departemen Koperasi menjadi Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha
Kecil sehingga kemudian dibentuk Direktur Jenderal Pembinaan Pengusaha
Kecil. Selanjutnya khusus untuk pembinaan usaha kecil ditangani dengan
membentuk Direktorat Jenderal Industri Kecil. Pada masa reformasi di
bawah kepemimpinan Presiden Habibie tugas Departemen Koperasi diperluas
lagi dengan lingkup koperasi dan pengusaha kecil dan menengah.
Selanjutnya
pada masa Pemerintahan Presiden Abdulrahman Wahid Departemen Koperasi
dan PKM dirubah menjadi Kementerian Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil
dan Menengah.
Untuk menangani program operasional dibentuk Badan Pengembangan
Sumberdaya
Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (BPS-KPKM) yang dipimpin oleh
Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah. Dalam masa
ini 1999- 2001 sebenarnya dilakukan pemisahan antara penyusunan
kebijakan dan koordinasi program pengembangan UKM dengan program
operasional. Dalam hal ini Kementerian menjalankan kebijkaan dan
BPS-KPKM menjalankan program operasional pengembangan UKM. Namun masa
itu hanya berlangsung sebentar dan Presiden Megawati Sukarnoputri
kemudian menghapuskan BPS-KPKM dan menggabungkannya kedalam Kementerian
Koperasi dan UKM. Keracuan antara tugas operasional dan penyusunan
kebijakan bercampur aduk dan praktis penyelesaian kebijakan banyak yang
terbengkalai. Dalam masa Kabinet Indonesia Bersatu formatnya masih tetap
sama tetapi peraturan Presiden yang mengatur organisasi Kementerian
tidak memberikan peluang
untuk
menjalankan secara langsung dan lugas kegiatan operasional. Sampai
dengan posisitahun 2005 ini praktis struktur birokrasi pemberdayaan
koperasi dan UKM tingkatnasional masih sama, hanya pada tingkat daerah
seluruh instansi di daerah telah menjadi lembaga daerah.
ARAH DAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
Era
reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma
pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma
pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan
paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah
dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket
undang-undang yaitu Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Kebijakan
pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan
bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis dalam dua
hal. Pertama, otonomi
daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal
bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan,
ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan
masalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Kedua,
otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan langkah strategis
bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan
memperkuat basis perokonomian daerah.
Otonomi
yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan
memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada
pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggungjawab
akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan dan sumberdaya
nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Hal-hal
yang mendasar dalam undang-undang ini adalah kuatnya upaya untuk
mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan
kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat, dan pengembangan peran
dan fungsi DPRD. UU ini memberikan otonomi secara penuh kepada daerah
kabupaten dan kota untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut
prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Artinya, saat sekarang daerah sudah
diberi kewenangan penuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi,
mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Dengan
semakin besarnya partisipasi masyarakat ini, desentralisasi kemudian
akan mempengaruhi komponen kualitas pemerintahan lainnya. Salah satunya
berkaitan dengan pergeseran orientasi pemerintah, daricommand and control menjadi berorientasi pada tuntutan dan kebutuhan publik.
Orientasi yang seperti ini kemudian akan menjadi dasar bagi pelaksanaan
peran pemerintah sebagai stimulator, fasilitator, koordinator dan entrepreneur(wirausaha) dalam proses pembangunan.
Arahan
yang diberikan oleh UU No 22 Tahun 1999 sudah sangat baik. Tetapi
benarkah ia dapat mewujudkan pemerintah daerah otonom yang efisien,
efektif, transparan, dan akuntabel secara berkesinambungan? Jawabannya
tergantung pada formula atau rumusan yang diberikan oleh
peraturan-peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya.
Apabila semua peraturan pelaksanaan tersebut sudah searah dengan
undang-undang tersebut maka kemungkinan untuk mencapai tujuan tersebut
akan semakin besar.
OTONOMI DAERAH SEBAGAI UPAYA MEMPERKUAT BASIS PEREKONOMIAN DAERAH
Saat
ini, hampir tiap negara bersiap-siap untuk menyambut dan menghadapi era
perdagangan bebas, baik dalam kerangka AFTA, APEC maupun WTO. Setiap
negara berupaya secara maksimal untuk menciptakan rerangka kebijakan
yang mampu menciptakan iklim perekonomian yang kondusif. Hal tersebut
dimaksudkan untuk meningkatkan investasi dalam negeri serta mampu
mendorong masyarakat untuk bermain di pasar global. Salah satu implikasi
dari kondisi di atas adalah adanya tuntutan masyarakat yang semakin
tinggi terhadap efisiensi, dan efektivitas sektor publik (pemerintahan).
Hal tersebut disebabkan pasar tidak akan kondusif jika sektor publiknya
tidak efisien.
Pemberian
otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas,
dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, Daerah
dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa
mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (sharing) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat.
Dengan
kondisi seperti ini, peranan investasi swasta dan perusahaan milik
daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan
pembangunan ekonomi daerah (enginee of growth). Daerah juga diharapkan mampu menarik investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menimbulkan efek multiplier yang besar.
Pemberian
otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah
dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu
meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya
terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah
tersebut, yaitu:
- Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah
- Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat
- Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.
Dari
aspek pelaksanaan, Pemerintah Daerah dituntut mampu menciptakan sistem
manajemen yang mampu mendukung operasionalisasi pembangunan daerah.
Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara
hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah.
Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah.
Untuk memastikan bahwa pengelolaan dana publik (public money) telah dilakukan sebagaimana mestinya (sesuai konsep value for money),
perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil kerja pemerintah daerah.
Evaluasi dapat dilakukan oleh pihak internal yang dapat dilakukan oleh
internal auditor maupun oleh
eksternal auditor, misalnya auditor independen. Untuk menciptakan
transparansi dan akuntabilitas publik, pemerintah daerah perlu membuat
Laporan Keuangan yang disampaikan kepada publik. Pengawasan dari semua
lapisan masyarakat dan khususnya dari DPRD mutlak diperlukan agar otonomi yang diberikan kepada daerah tidak “kebablasan” dan dapat mencapai tujuannya.http://cindyyulenda.blogspot.com/2011/01/makalah-pkn.html
Langganan:
Postingan (Atom)



